PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BANGKALAN BAGI PEKERJA CAFÉ DI DESA TELANG

ABSTRAKrnInteraksi sosial dalam hubungan industri antara pengusaha dan pekerja melibatkan sistem pengupahan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja dan hak-hak pekerja, termasuk upah. Upah adalah pembayaran yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Namun dalam prakteknya, pekerja seringkali mengalami ketidakadilan dalam kontrak kerja karena kurangnya perhatian dan pemahaman terhadap undang-undang. Pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai standar pengupahan.rnNamun, masih banyak pengusaha café di Kabupaten Bangkalan yang tidak memenuhi UMK dalam memberikan upah kepada pekerja. Hal ini berdampak negatif bagi pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penting untuk memperhatikan pengaturan upah yang adil dan perlindungan hukum pekerja. Diperlukan pemahaman yang lebih baik dan penegakan ketentuan perundang-undangan.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat, Di mana dalam penelitian ini fakta-fakta empiris yang digunakan adalah mengambil dari perilaku manusia yang terjadi dilapangan, baik perilaku verbal dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa café di Telang memberikan upah di bawah UMK, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perlindungan hukum dilakukan melalui perjanjian lisan antara pengusaha dan pekerja. Namun, masih ada kekurangan dalam perlindungan hak-hak pekerja.rnDalam kesimpulannya, pelaksanaan upah minimum dan perlindungan hukum di cafe-cafe di Telang perlu diperbaiki lagi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja.rnKata kunci: Upah minimum, Perlindungan hukum, Pekerja.