Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengoperasian Autonomous Vehicle Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memunculkan inovasi kendaraan otonom (Autonomous Vehicle/AV) yang mampu beroprasi tanpa intervensi manusia. Kehadiran kendaraan ini menawarkan efesiensi dan keselamatan, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kecelakaan. Di Indonesia, pengaturan lalu lintas masih merujuk pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang belum mengakomodasi eksistensi kendaraan tanpa pengemudi manusia. Penelitian ini Bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam pengoperasian kendaraan otonom berbasis AI di Indonesia dan mengaji urgensi perlunya regulasi serta standarisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya pengaturan tentang subjek hukum pada Autonomous Vehicle berbasis Artificial Intelligence. Pembaharuan hukum peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang disebabkan oleh Autonomous vehicle apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dalam perundang-undangan UULLAJ sebagai langkah preventif untuk meningkatkan keselamatan. Pembaharuan ini meliputi pengaturan jelas mengenai subjek hukum yang bertanggungjawab seperti pengembang, produsen, operator maupun pemilik kendaraan. Selain itu menggunakan prinsip strict liability dan vicarious liability dapat dijadikan acuan menentapkan pertanggungjawaban pidana. Dengan membandingkan dengan kebijakan Singapura, yang apabila terjadinya sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh Autonomous Vehicle akan mendapatkan asuransi untuk pemulihan para korban dan pertanggungjawaban pidana bagi produsen. Perbandingan dengan Singapura melalui Road Traffic Act 1961, menunjukkan pentingnya pembentukan pembaharuan aturan di Indonesia agar terciptanya perlindungan bagi masyarakat.