IMPLIKASI KEWENANGAN HAKIM MENENTUKAN “KEADAAN LAIN” DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PIDANA

Berdasarkan latar belakang, adanya permasalahan kekaburan norma pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Indonesia, khususnya pada Pasal 1 ayat (16) yang memuat frasa “Keadaan Lain”. Frasa ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya di lingkungan peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam terhadap peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan memanfaatkan berbagai legislasi dan regulasi yang relevan serta memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kajian doktrinal yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) penafsiran frasa “Keadaan Lain” dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik, dan (2) implikasi dari penetapan “Keadaan Lain” oleh hakim/majelis hakim dalam persidangan pidana elektronik