TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19238-Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (480kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19238-160111100220_Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19238-160111100220_Chapter_1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (708kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19238-160111100220_Chapter_2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (708kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19238-160111100220_Chapter_3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (708kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19238-160111100220_Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (707kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19238-160111100220_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (707kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-19238-160111100220_Appandices.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (707kB)
Abstract
ABSTRAK
Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 33 tahun 2018 terkait Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan Uji Tipe yang selanjutnya disebut Standar Nasional Indonesia. Adanya SNI kendaraan bermotor berfungsi untuk memberikan terhadap seluruh resiko yang mengancam keselamatan dan keamanan bagi perlindungan kepada pengemudi kendaraan bermotor. Namun banyak pengemudi kendaraan bermotor memodifikasi kendaraan bermotornya dengan menggunakan suku cadang yang tidak sesuai dengan SNI karena mudahnya akses untuk mendapatkan suku cadang yang tidak SNI tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 33 tahun 2018 dan pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum akan tetapi lebih ke konsep hukum berdasarkan asas-asas, doktrin atau pendapat para ahli.
Suatu perbuatan dikatakan suatu tindak pidana apabila tindakan tersebut tidak diperbolehkan oleh aturan hukum, larangan diikuti ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hukum pidan dikenal asas legalitas, yaitu tidak boleh ada orang yang dituntut atau atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapa dalam aturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini telah menunjukan bahwa perbuatan memproduksi suku cadang yang tidak sesuai dengan SNI dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 33 tahun 2018 terkait Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
Kata kunci : Standar Nasional Indonesia, Suku Cadang, Tindak Pidana.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM RIZAL ALFARITZI PUTRA |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Indonesian National Standards, Parts, Criminal Acts |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 16 Oct 2026 23:29 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:12 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/23590 |
