TINJAUAN HUKUM PERDATA ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG DIKLAIM SEBAGAI TANAH NEGARA (Studi Putusan Nomor 38/G/2022/PTUN.SBY)

Tanah merupakan aset bernilai tinggi yang sering menimbulkan sengketa, terutama ketika terdapat klaim antara pemilik sertifikat hak milik (SHM) dengan pemerintah yang menyatakan tanah tersebut sebagai tanah negara atau fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan tanah dalam sengketa yang diklaim sebagai tanah negara, serta mengkaji akibat hukum perdata bagi pemilik tanah bersertifikat apabila tanahnya diklaim oleh Bupati Kabupaten Sampang sebagaimana dalam Putusan Nomor:38/G/2022/PTUN.SBY. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sertifikat hak milik memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti kepemilikan, kecuali dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Klaim sepihak pemerintah daerah tanpa dasar hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah. Akibat hukum yang timbul meliputi hilangnya kepastian hukum, kerugian ekonomi, dan terganggunya hak-hak sipil pemilik tanah. Kata Kunci: Hak Kepemilikan Tanah, Tanah Negara.