Sinkronisasi Aturan Bedah Mayat Forensik (Forensic Autopsy) Pada Sistem Peradilan Pidana

Bedah mayat forensik merupakan mekanisme penting dalam mendukung aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti dalam proses peradilan pidana. prosedur ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ilmiah guna mengungkap kematian tidak wajar, tetapi juga sebagai sarana yang dapat memberikan keterangan objektif mengenai kondisi korban dan fakta medis yang relevan dengan perkara. Akan tetapi ketentuan antara Pasal 134 KUHAP, Pasal 157 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 472 PP No 28 Tahun 2024 menunjukkan perbedaan pengaturan terkait keterlibatan peran keluarga korban dalam pelaksanaan bedah mayat forensik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis bahan hukum yang digunakan ialah deskriptif dan preskriptif dengan model kesimpulan secara deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan peraturan prosedur bedah mayat forensik yang berimplikasi terhadap sinkronisasi struktural dan kultural pada sistem peradilan pidana. Ketidaksinkronan tersebut mendorong perlunya pembaharuan hukum melalui penggunaan komparasi sebagai solusi alternatif. Korea Selatan dipilih sebagai objek komparasi dikarenakan memiliki regulasi yang lebih sinkron dan konsisten terkait keterlibatan keluarga, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus memperkuat fungsi bedah mayat forensik sebagai penunjang pembuktian.