ITSBAT WAKAF DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ASET WAKAF TIDAK TERCATAT DI MADURA (ANALISIS YURIDIS PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN NOMOR: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk)

Praktik perwakafan di Madura masih didominasi oleh perbuatan hukum wakaf yang obyek wakafnya berupa tanah, sebagaimana yang terdapat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Akan tetapi, dalam praktiknya masih dijumpai perwakafan yang dilakukan di bawah tanah. Keengganan masyarakat melakukan wakaf secara resmi menyebabkan aset wakaf belum memiliki bukti autentik berupa sertifikat tanah wakaf. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik perwakafan tanah di Madura dan upaya perlindungan hukum apa yang dapat ditempuh oleh pelaku perbuatan hukum wakaf terhadap aset wakaf yang belum tercatat dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk tentang Itsbat Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perbuatan hukum wakaf di Madura yang diketahui tidak terpenuhi syarat administratif wakaf dapat menimbulkan konflik atau sengketa, sehingga dapat mengganggu proses pemanfaatan harta benda wakaf. Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman seyogyanya dapat melakukan upaya proaktif dalam menjaga aset wakaf yang tidak tercatat melalui permohonan Itsbat Wakaf.