KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PANTAI GERSIK PUTIH KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penerbitan Sertifikat Hak MILIK (SHM) atas tanah di kawasan pesisir pantai Gersik Putih, Kabupaten Sumenep, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. penerbitan Sertifikat Hak Milik ini menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat yang telah lama memanfaatakan area tersebut untuk kegiatan nelayan, akses ke laut, dan ruang ekonomi bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerbitan SHM dengan hukum agraria nasional dan hukum pengelolaan pesisir, serta mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik yang terjadi.rnMetode Penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dengan melalui pendekatan Sosiologi hukum yang didasarkan pada pikiran hukum sebagai cara pengarah sosial yang menggunakan gaya empiris. Kemudian digabungkan dengan wawancara dan kajian undang-undang serta kepustakaan.rnHasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerbitan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik di kawasan Pesisir Pantai Gersik Putih Tidak memenuhi ketentuan Hukum Materiil. Kawasan tersebut merupakan zona sempadan pantai dan ruang laut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dikuasai oleh Negara dan tidak dapat dimiliki secara Privat dengan Hak Milik. Pemanfaatannya wajib mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan memerlukan izin KKPRL, bukan SHM. Proses penerbitannya juga dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Konflik yang timbul antara pemegang SHM dan masyarakat hingga saat ini belum terselesaikan. Upaya mediasi yang dilakukan gagal, sementara upaya hukum melalui pengadilan belum ditempuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SHM yang diterbitkan memiliki kedudukan hukum yang lemah dan berpotensi untuk dibatalkan. Diperlukan peninjauan ulang oleh otoritas berwenang dan penyelesaian konflik melalui mediasi multipihak atau jalur litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mencabut sertifikat yang tidak sah guna menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan pesisir.