Signifikansi Pembebasan Bersyarat Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya pro dan kontra terkaitkebijakan pembebasan bersyarat yang merujuk pada Undang-Undang Nomor22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang membuat bebrapa narapidana extraordinarycrime mulai mendapatkan hak pembebasan bersyarat denganlebih mudah tanpa adanya perbedaan pemberian pembebasan bersyarat baginarapidana kejahatan umum dengan narapidana extraordinarycrime. Berbeda dengan pengaturan pembebasan bersyarat pada Undang-Undang sebelumnya yang memberikan syarat khusus. Hal ini menimbulkan kesenjangan konseptual antara keduanya. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Signifikansi Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui latar belakang signifikansi persyaratanpembebasan bersyarat bagi narapidana extraordinarycrime dan mengetahuitinjauan teoritis terhadap perubahan persyaratan pembebasan bersyarat baginarapidana extraordinarycrime berdasarkan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakanTheoriticalresearch, serta menggunakan metode pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa signifikansipembebasan bersyarat dilatarbelakangi untuk memberikan hak pembaharuanasas non-diskriminasi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan untukmengatasi permasalahan tingginya kelebihan penghuni overcrowding dihampir seluruh lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan tinjauan teoritisdilihat dari teori keadilan diberlakukan pengetatan bersyarat narapidanaextraordinarycrimeagar tidak mencederai rasa keadilan bukan dimaksudkan sebagaibentuk diskriminasi, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Tetapi keadilan harusnya adil proporsional dalam pemberian hak dan kewajiban dengan memperhitungkan baik dan buruk sedemikian rupa untuk menjaga yang menjadi hak masing-masing menurut perbuatannya. Dilihat dari teori negara hukum pengetatan pemberianpembebasan bersyarat tidak melanggar hak asasi manusia yang merupakansalah satu ciri negara hukum karena hak narapidana diberikan olehpemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman HAM menurut UUD 1945. Dilihat darimudahnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana extraordinarycrimeyang diharapkan dapat menangani permasalahan overcrowding namun,dalam kenyataannya salah satu penyebab overcrowdingadalah tingginyatingkat kejahatan dengan pemberian hukuman penjara dihampir seluruhtindak kejahatan oleh para penegak hukum. Seharusnya langkah yang diambiluntuk menangani overcrowding adalah pemberian hukuman non-penjara bagibeberapa tindak pidana.