Kualifikasi Putusan Arbitrase Internasional Yang Pemeriksaannya Dilakukan Di Indonesia

Pengaturan mengenai arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk memenuhi kebutuhan bagi para pencari keadilan yang menginginkan adanya penyelesaian sengketa yang cepat dan bersifat privat. Pengaturan mengenai arbitrase internasional dalam UU Arbitrase dan APS tidak jelas karena ada ketentuan yang bersifat terbuka yaitu dapat ditentukannya putusan arbitrase internasional berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Padahal sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai itu. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengangkat isu hukum “kualifikasi putusan arbitrase internasional berdasarkan hukum positif di Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas mengenai kriteria yang digunakan dalam mengkualifikasikan putusan arbitrase internasional serta pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan mengenai adanya norma dalam arbitrase internasional yang kabur atau tidak jelas. Sedangkan, pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan kasus mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan arbitrase internasional.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria untuk dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional ialah jika terpenuhinya asas kewilayahan, terdapat unsur-unsur asing, adanya asas resiprositas, adanya perbedaan kewarganegaraan, dan adanya perbedaan tata hukum. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berperan dalam mengkualifikasikan putusan arbitrase internasional. Selain itu, dengan telah adanya beberapa pengaturan yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional maka hal tersebut telah
memberikan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia.