HARMONISASI ORIENTASI KOMERSIAL PADA PASAL 36 HURUF A DAN B UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN DALAM BENTUK PERUM DENGAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara membawa perubahan signifikan terhadap orientasi dasar Perusahaan Umum yang semula berfokus pada pelayanan publik menuju orientasi ganda, yakni sosial dan komersial. Perubahan ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan potensi pertentangan antara orientasi komersial Perum dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah pokok guna memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian transformasi komersial pada Perum apakah mengalami pertentangan dengan orientasi dasar Badan Usaha Milik Negara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dan menganalisis bagaimana harmonisasi ketentuan Pasal 36 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa transformasi dan kesesuaian orientasi komersial Perum menimbulkan dualisme tujuan yang berimplikasi pada pertentangan dengan norma dasar yakni Undang-Undang Dasar 1945, karena dalam praktiknya orientasi keuntungan lebih dominan dibanding fungsi sosial. Selain itu, analisis harmonisasi atas Pasal 36 huruf a dan b memperlihatkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya sinkron dengan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tercipta keharmonisan, fungsi sosial harus ditempatkan sebagai tujuan utama sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar.