TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP USAHA PARKIR DI KAWASAN MINIMARKET (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo)

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP USAHA PARKIR DI KAWASAN MINIMARKET (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo)latar belakang kasus banyaknya kendaraan serta permintaan lahan parkir yang tinggi dijadikan peluang oleh beberapa masyarakat untuk mendirikan usaha parkir. Namun, tidak semua mendirikan usaha parkir yang resmi. Banyak fenomena usaha parkir liar terutama pada kawasan perbelanjaan. Pada kawasan perbelanjaan, sering terjadi pada kawasan minimarket khususnya minimarket di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik usaha parkir di kawasan minimarket yang terdapat tulisan “AREA BEBAS PARKIR”, kawasan yang seharusnya terbebas dari iuran parkir oknum juru parkir liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap praktik usaha parkir di kawasan minimarket wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian field research. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Yuridis sosiologis yakniadalah suatu penelitian yang di dasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atas kejadian yang terjadi di lapangan.
Penelitian ini menghasilkan bahwa praktik usaha parkir di kawasan minimarket yang terdapat tulisan “AREA BEBAS PARKIR” Kabupaten Sidoarjo, tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 43 khusus tentang perizinan usaha parkir secara resmi. Menurut prespektif hukum Islam perizinan usaha parkir menggunakan teori perwakilam (waka>lah). Kemudian jika dianalisa dengan prespektif hukum Islam akad perwakilan (wakalah) adalah batal, karena objek waka>lah yang dilakukan si wakil (Kepala Toko) telah keluar dari perkara yang diwakilkan si muwakkil (General Manager). Kepala Toko telah menyalahi wewenang yang seharusnya menjadi tugas Koordinator Area.