ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMBILAN DANA CADANGAN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Kcp. Tuban)

Skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pengambilan Dana Cadangan Risiko pada Pembiayaan Mudharabah Perspektif KHES (Studi Kasus di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Kcp. Tuban)” yang dilatar Belakangi suatu Pembiayaan Mudharabah yang menerapkan kebijakan pengambilan dana cadangan risiko apabila seorang anggota tidak bisa membayar angsuran pembiayaan mudharabah. Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mudharabah, mekanisme kebijakan pengambilan dana cadangan risiko dan bertujuan mengetahui kebijakan pengambilan dana cadangan risiko preskpektif KHES di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Kcp. Tuban.
Penelitian ini menggunakan Metode penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi mengenai pengambilan dana cadangan risiko pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS yang selanjutnya dianalisis dari yang khusus ke yang umum atau menjelaskan fakta yang ada di KSPPS BMT BUS kemudian dikonstuksikan menjadi hipotesis dan teori berdasarkan KHES.
Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam kebijakan pengambilan dana cadangan risiko pada pembiayaan mudharabah tidak berhati-hati dalam melakukan pengambilan dana cadangan risiko. Hal ini kurang sesuai dengan pasal 21 KHES huruf c yaitu asas iktiyati/kehati-hatian. Juga tidak sesuai dengan pasal 199 KHES karena dalam pengambilan cadangan risiko ditujukan untuk semua anggota (umum) bukan ke anggota yang wansprestasi. Tetapi jika dilihat dari lembar permohonan pengajuan pembiayaan, terjadi persetujuan dan kerelaan anggota untuk mengizinkan pemotongan/pengambilan CR. Pada pasal 21 huruf a asas iktiyari/kerelaan, hal ini jika dilihat dari segi kerelaan sesuai dengan pasal 21 huruf a. Namun, dari segi isi lembar permohonan hal ini belum sesuai karena belum memenuhi ketentuan mudharabah.