ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK ROKOK

Diwajibkannya mengkonsumsi makanan halal bagi umat muslim menyebabkan kebutuhan akan konsumsi halal menjadi kebutuhan pokok bagi umat muslim di Indonesia. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintahmembentukUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halaluntuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan konsumen Indonesia. Akan tetapi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan keharusan bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki lebel sertifikasi halal, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap produk-produk yang dinilai tidak halal,seperti produk Rokok.Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana dalam penelitian ini berpijak pada Undang-Undang No. 33 Tahun. 2104 Tentang Jaminan Produk Halal.Hasil penelitian ini menunjukan bahwaKandunganrokok yang dinilai membahayakan bagi kesehatan menyebabkan rokok tidak bisa di lebeli halal sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal pasal 20 ayat (1), sehinggaproduk rokok dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal dan tetap bisa beredar dan diperdagangkan di Indonesia namun harus mencantumkan label tidak halal, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan produk Halal yang berbunyi “ (1) Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk”.