ANALISIS FRASA HAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UASAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945

Pertahanan dan keamanan negara salah satu bela negara yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Rumusan ini menimbulkan problem yuridis karena menggabungkan istilah “hak” dan “wajib” dalam bunyi ayat tersebut. Karena secara konseptual memiliki makna berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan kekaburan hukum dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan secara yuridis makna frasa tersebut serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap pelibatan warga negara dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional. Fokus penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana penafsiran yuridis terhadap frasa hak dan kewajiban warga negara dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945? 2). Bagaimana implikasi hukum dari penggabungan frasa hak dan kewajiban dalam Pasal 30 Ayat (1) terhadap pelibatan warga negara dalam sistem pertahanan dan keamanan negara? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Frasa “hak dan wajib” dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan ambiguitas normatif yang memerlukan penegasan konseptual, karena secara teoritis hak bersifat pilihan, sedangkan kewajiban bersifat mengikat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum melalui regulasi yang konsisten dan tegas terkait kewajiban membela pertahanan dan keamanan.