KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGUJI PERATURAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

Peraturan kebijakan (beleidregel) adalah instrumen yang digunakan pejabat pemerintahan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi negara, yang berasal dari penggunaan diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan kebijakan memiliki daya ikat faktual dan berpotensi menimbulkan akibat hukum yang memengaruhi hak dan kewajiban warga negara. Permasalahan muncul ketika peraturan kebijakan tersebut dirasa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji legalitas peraturan kebijakan, mengingat UU PTUN hanya mengatur secara eksplisit kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul akibat Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking).Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta putusan-putusan PTUN dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara eksplisit tidak diatur, PTUN dapat menguji peraturan kebijakan melalui doktrin toetsingsrecht dan penerapan AAUPB, terutama ketika peraturan kebijakan tersebut menimbulkan sengketa konkret atau merugikan hak warga negara. Pengujian ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan diskresi yang menyimpang, sekaligus sebagai sarana untuk menjamin terwujudnya prinsip good governance.Implikasi hukum dari pengakuan kewenangan ini adalah meningkatnya perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah serta memberikan kepastian hukum dalam praktik administrasi negara. Namun, untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan pembaruan legislasi yang secara tegas memasukkan kewenangan PTUN dalam hal ini menguji peraturan kebijakan.