STATUS PERATURAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) YANG DIKECUALIKAN DALAM KETENTUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Status peraturan pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) yang dikecualikan dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah kedudukan hukum peraturan internal BLU, khususnya peraturan rektor di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), serta dampaknya terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ). Permasalahan timbul karena peraturan internal BLU sering dijadikan dasar pelaksanaan PBJ, padahal secara hierarkis tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menimbulkan potensi conflict of norm dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ dan regulasi turunannya, yang dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum, lemahnya akuntabilitas, dan risiko penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Analisis dilakukan secara deskriptifkualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik penyusunan dan pelaksanaan peraturan internal BLU. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pimpinan BLU hanya memiliki kedudukan sebagai aturan internal yang bersifat teknis-operasional dan tidak dapat menggantikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penggunaan peraturan internal sebagai dasar utama PBJ berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dualisme norma, serta melemahkan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara kebijakan internal BLU dengan peraturan perundang-undangan nasional melalui revisi Peraturan LKPP, penyusunan pedoman nasional PBJ khusus BLU, serta penguatan mekanisme pengawasn regulatif.