STAGNANSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEPOLISIAN

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya Stagnansi hubungan kelembagaan kewenangan antara komisi pemberantasan korupsi dan kepolisian. Adanya fakta perseteruan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang disebabkan adanya kesenjangan kedudukan hukum dan kewenagan penyidikan oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi dan penyidik polri. Tumpang tindih tersebut disebabkan adaya ketidaktepatan beberapa aturan hukum dalam Undang-undang no. 31 tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang no. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang no.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Undang-undang no.30 tahun 2002 jo Undang-undang no.19 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang no.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Adapun pendekatan yang diambil adalah pendekatan statute approach dan pendekatan conceptual approach.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hubungan kelembagaan dan hubungan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diperlukan adanya Reposisi. Reposisi diperlukan karena adanya tumpang tindih kelembagaan dan kewenangan antara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tumpang tindih ini disebabkan ketidaktepatan beberapa aturan hukum dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan
Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu pasal 43 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan juga pasal 6,7,8,9,10,11,50 serta 68 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu perlu dilakukan Reposisi hukum dengan bertumpu pada tindak pidana korupsi dengan 3 indikator yang menjadi lingkup penyelidikan pengYidik Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).