KEDUDUKAN HUKUM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI LAUT

Kasus pemberian sertifikat hak atas tanah di laut yang terjadi di Indonesia, salah satunya di Desa Kohod Tanggerang, menimbulkan konflik hukum. Pemberian hak atas tanah diwilayah laut telah diatur dalam Undang- Undang 27 Tahun 2007 Jo. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ditegaskan dalam Putusan MK. Namun, muncul permasalahan karena ATR/BPN juga memiliki aturan mengenai hak atas tanah di wilayah laut, sehingga menimbulkan tumpang tindih pengaturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemberian hak atas tanah di laut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta kedudukan atas sertifikat hak atas tanah di laut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan yang diperoleh melalui bahan hukum yang terkait dengan isu yang diteliti Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sertifikat hak atas tanah di laut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta kedudukan atas terbitnya sertifikat di laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, diwilayah laut tidak dapat diberikan hak atas tanah.