PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ATAS KASUS BLENDING YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

Praktik blending Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai ketentuan di Indonesia sering kali terjadi, seperti kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis Pertamini yang mana mencampurkan bensin dengan air dan juga kasus dugaan praktik blending oleh PT Pertamina Patra Niaga yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan proses pengolahan. Dengan adanya kasus pelanggaran terhadap praktik blending BBM tersebut membuat masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan, sehingga perlu adanya tanggung jawab dari pelaku usaha atau perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban organ perusahaan apabila terjadi blending (percampuran) yang tidak sesuai ketentuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan analisis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang terkait dengan isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum perseroan terbatas, organ perseroan, terutama Direksi, memiliki tanggung jawab penuh atas segala tindakan perusahaan. Prinsip Business Judgment Rule (BJR) tidak dapat melindungi Direksi apabila dalam pengambilan keputusan blending tidak sesuai ketentuan dan didasarkan pada itikad baik serta dianggap lalai sehingga melanggar prinsip kehati-hatian dan menyalahi aturan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan menekan biaya produksi. Tindakan tersebut masuk kategori ultra vires, yaitu melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata bagi Direksi, yang terdapat dalam Pasal 97 UU PT. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Kesimpulannya, tindakan tersebut termasuk ultra vires dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran hukum di sektor BBM.