KONSTITUSIONALITAS PASAL 27A UU ITE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XXII/2024: TERHADAP PRINSIP LEGAL CERTAINTY DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

Penelitian ini membahas konstitusionalitas Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, khususnya terhadap prinsip kepastian hukum (legal certainty) dan kebebasan berekspresi. Pasal 27A UU ITE hasil revisi 2024 menjadi sorotan karena dianggap berpotensi membatasi hak warga negara dalam menyampaikan kritik dan aspirasi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan pembatasan subjek hukum Pasal 27A hanya kepada individu, sehingga korporasi, lembaga pemerintah, dan pejabat publik tidak lagi termasuk di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan kejelasan norma dan memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya dalam kebebasan berekspresi di ruang digital. Namun, pembatasan subjek hukum hanya pada individu berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan terhadap prinsip equality before the law, karena membuka celah bagi korporasi dan institusi publik untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi dan reformulasi kebijakan hukum agar prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan kebebasan berekspresi dapat terjamin secara proporsional.