Penyelesaian Wanprestasi Melalui Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Rhn TasjiliPerspektif KHES Dan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan)

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Melalui Eksekusi
Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Rhn TasjiliPerspektif KHES Dan UU
No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di BMT UGT
Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan)” dilatar belakangi oleh adanya
nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian
(wanprestasi) dalam pembiayaan Rahn Tasjili (gadai dengan jaminan
fidusia) sehingga harus diselesaikan dengan cara eksekusi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada
pembiayaan Rahn Tasjili di BMT UGT Sidogiri Cabang Klampis
Bangkalan dan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia
pada pembiayaan Rahn Tasjili perspektif KHES dan UU No. 42 Tahun
1999 tentang jaminan fidusia.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode
penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Sumber data
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh ktika peneliti melakukan
penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan, serta
didukung oleh data sekunder yaitu berupa literatur yang berkaitan dengan
penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan
yuridis empiris, hasil penelitian yang didapat kemudian dianalisa
menggunakan pola pikir induktif. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaa penyelesaian wanprestasi
melalui eksekusi yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang
Klampis yaitu hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang
dan kelebihannya dikembalikan kepada pemilik gadai sedangkan
kekurangannya menjadi tanggung jawab pemilik gadai, hal ini sesuai
dengan UU jaminan fidusia pasal 34 ayat (1) dan (2) serta KHES pasal 403
ayat (3) dan (4). BMT tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan tidak
memiliki sertifikat jaminan fidusia hal tesebut tidak sesuai dengan UU
jaminan fidusia pasal 11 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2), apabila jatuh tempo
kreditur harus memperingatkan debitur dan apabila debitur tidak dapat
melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa, hal tersebut sesuai
dengan KHES pasal 403 ayat (1) dan (2).
Kata kunci : Wanprestasi, Eksekusi, Jaminan fidusia