PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH YANG TERKENA SENGKETA EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 93/Pdt.Bth/2024/PN Blg)

Permasalahan pertanahan di Indonesia kerap menimbulkan sengketa hukum yang kompleks, terutama ketika objek tanah yang diperjualbelikan kepada pihak ketiga beritikad baik kemudian menjadi sasaran eksekusi putusan pengadilan. Kondisi ini menciptakan benturan antara kepastian hukum bagi kreditur pemegang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perlindungan hak pembeli yang telah memenuhi syarat sah perjanjian. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu apakah terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat melindungi hak kepemilikan pembeli beritikad baik dari sengketa eksekusi, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli tanah yang kemudian diketahui menjadi objek eksekusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer meliputi UUPA, KUHPerdata, PP No. 24 Tahun 1997 jo. PP No. 18 Tahun 2021, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Studi kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 93/Pdt.Bth/2024/PN Blg yang melibatkan pembeli beritikad baik sebagai pihak pelawan (derden verzet) terhadap eksekusi tanah. Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan keterkaitan antara asas hukum, norma, doktrin, serta praktik peradilan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pembeli beritikad baik telah memenuhi syarat sah perjanjian dan memperoleh sertifikat hak milik, perlindungan hukumnya belum optimal ketika berhadapan dengan eksekusi putusan yang telah inkracht. Perlindungan hukum yang tersedia masih bergantung pada interpretasi hakim melalui mekanisme perlawanan pihak ketiga, yang sering kali tidak cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur kedudukan pembeli beritikad baik terhadap sengketa eksekusi serta penguatan sistem informasi pertanahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan bagi pembeli beritikad baik dapat lebih terjamin. Kata Kunci: Perlindungan hukum, pembeli beritikad baik, jual beli tanah, sengketaeksekusi