PERBANDINGAN PENGATURAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN KONSER DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyelenggaraan konser musik di Indonesia yang sering menimbulkan persoalan keamanan, mulai dari kericuhan hingga korban jiwa, akibat regulasi yang belum secara eksplisit mengatur aspek perlindungan konsumen dalam konteks penyelenggaraan konser. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 hanya menyinggung aspek perizinan tanpa mengatur detail keamanan dan keselamatan penonton. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana pengaturan keamanan konser di Indonesia dibandingkan dengan Korea Selatan serta bagaimana bentuk pengaturan ideal yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk menilai kesesuaian norma hukum Indonesia dan Korea Selatan dalam memberikan perlindungan konsumen pada penyelenggaraan konser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih terbatas dalam mengatur keamanan konser karena regulasi yang ada hanya berfokus pada perizinan, sementara aspek keselamatan penonton belum diatur secara komprehensif. Sebaliknya, Korea Selatan melalui Framework Act on Consumers dan Public Performance Act memberikan perlindungan yang lebih rinci, mulai dari standar gedung pertunjukan, rencana mitigasi bencana, hingga sanksi pidana bagi pelanggar. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk regulasi khusus mengenai keamanan konser yang mengadopsi praktik terbaik dari Korea Selatan agar dapat mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen sekaligus menciptakan industri konser yang profesional dan bertanggung jawab.