PERBANDINGAN PENGATURAN BODY SHAMING DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN PERANCIS

Fenomena body shaming atau penghinaan citra tubuh semakin marak di era digital, khususnya melalui media sosial, dan menimbulkan dampak serius terhadap martabat serta kesehatan mental korban. Namun, dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai body shaming masih bersifat umum dan tersebar dalam beberapa ketentuan. Pasal 315 KUHP hanya mengatur penghinaan ringan, sedangkan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penghinaan berbasis media elektronik, tanpa menyebutkan secara eksplisit penampilan fisik sebagai objek perlindungan hukum. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma dan keterbatasan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan khusus tindak pidana body shaming dalam hukum pidana Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan hukum pidana di Prancis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan pengaturan body shaming dalam dalam hukum pidana Indonesia dan Perancis. Prancis melalui Code Pénal Pasal 225-1 secara progresif mengakui “penampilan fisik” sebagai dasar diskriminasi yang dilarang, dengan cakupan perlindungan yang luas dan sanksi pidana yang tegas. Perbandingan tersebut menegaskan bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum pidana dengan merumuskan aturan yang lebih spesifik agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan komprehensif bagi korban body shaming.