Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Pakerin Di Kabupaten Mojokerto

Abstrak
Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan harus ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan Hukum terutama oleh Kepolisian harus ditegakkan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup terkait harus mendampingi Penegak Hukum dalam menjalankan fungsinya. Dalam skripsi ini membahas mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pakerin di Kabupaten Mojokerto. PT. Pekrin merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kertas dan bahan kimia dalam kegiatan produksinya. PT. Pakerin menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), baik limbah padat maupun limbah cair. PT. Pakerin juga menghasilkan limbah berupa sampah plastik yang di dalamnya tercampur bahan B3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan industri harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta-fakta dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan Lapangan. Kemudian mengolah data berdasarkan temuan di lapangan dan kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan diakhiri secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan peran penegak hukum terutama kepolisian dalam menangani pencemaran lingkungan oleh perusahaan memang sudah baik, dalam melakukann tugasnya kepolisian membutuhkan banyak dukungan terutama dari instansi pemerintah terkait dengan lingkungan. Dinas lingkungan Hidup dan juga Kementerian Lingkungan Hidup da Kehutanan sudah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap PT. Pakerin. Jika sanksiadministratif tidak dijalankan maka sanksi pidana akan dijatuhkan sesuai dengan UNdang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci : Penegakan hukum, Pencemaran Lingkungan, PT. Pakerin