Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup”.

Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) menghukum PT. Pelindo II dengan denda sebesar 5,33 M dengan alasan menyebabkan pelayanan jasa bongkar muat di masing-masing dermaga itu hanya dilayani oleh GLC, sehingga secara teknis GLC menjadi alat bongkar muat yang 100% (seratus persen) digunakan, namun pada kenyataannya dalam fakta persidangan terungkap bahwa GLC bukanlah alat bongkar muat yang tidak memiliki substitusi. Sehingga rumusan masalah yang dapat penulis jabarkan adalah, Apakah yang dimaksud dengan Perjanjian Tertutup dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian Tertutup.

Jenis penelitian ini adalah library research (kepustakaan) dengan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian tertentu yang di dapat dari dokumentasi/catatan persitiwa yang sudah berlalu untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan di analisis secara deduktif.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa dalam suatu Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal, baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga dan dilarang mendapatkan harta dengan cara yang bathil, menyuap, menipu dan perbuatan lain yang dilarang dalam Islam, Sehingga perjanjian tertutup dilarang dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Perjanjian Tertutup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.