TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14383-14.01.111.00361_ABSTRACT_TOC.pdf
Download (267kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14383-14.01.111.00361_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (795kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14383-14.01.111.00361_CHAPTER 1.pdf
Download (68kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14383-14.01.111.00361_CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (83kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14383-14.01.111.00361_CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (80kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14383-14.01.111.00361_CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (33kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14383-14.01.111.00361_REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (27kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14383-14.01.111.00361_APPENDICES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (27kB)
Abstract
Penelitian ini memuat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap praktek tukang gigi yang melebihi kewenangannya. Karena tukang gigi dalam praktenya tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan, menarik untuk di kaji dan teliti apakah tukang gigi tersebut dalam melakukan alat-alat medis dapat di kenakan pertanggungjwaban pidana terhadapnya
Adapun metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan perundang-undangan dan di analisis dengan bahan hukum. mitode dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui tukang gigi yang melbihi kewengannya dapat dimintai pertanggungjawan pidana atas tindakan prakteknya, dalam undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek yang dilakukan tukang gigi tersebut melebihi wewenang yang diberikan kepadanya seharusnya sesuai dengan aturan dalam Permenkes tentang Tukang Gigi di dalam aturan tersebut tidak ada wewenang tukang gigi yang dapat melakukan pemasnagan kawat gigi Tetapi dalam praktenya tukang gigi menaruk pengumuman dapat melakukan pemasangan kawat gigi, seharusnya tidak diperbolahkan melakukan tindakan tersebut karena tindakan tersebut melebihi wewenang ada, apabila tetap melakukan tindakan tersebut tukang gigi melebihi wewenang yang diberikan dan tindakan terebut akan ada yang di rugikan, karena tukang gigi tersebut tidak dapat melakukan tindakan medis. perbuatan yang dilakukan tukang gigi tersebut dalam prakteknya termasuk sebagai perbuatan pidana karena akan menyebabkan kerugian pada pasien dan tukang gigi tersebut dapat di minta pertanggungjawaban pidana dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran terhadap tindakan prakteknya.
Kata Kunci : pertanggungjawan pidana, tukang gigi.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM SOFYAN ANDRIANSYAH |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | pertanggungjawan pidana ; tukang gigi |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 11:47 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:45 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/2341 |
