TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 14/KPPU-L/2014 (Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang)

Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2014 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di Wilayah Bandung dan Sumedang.” Pada hari Rabu,1 April 2015 KPPU mengeluarkan putusan perkara Nomor 14/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 ayat (1) terkait pelanggaran penetapan harga jual LPG oleh 17 agen Hiswana Migas area Bandung dan Sumedang dalam kurun waktu 21 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik penetapan harga dan untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait Perjanjian Penetapan Harga Elpiji di wilayah Bandung dan Sumedang.
Jenis penelitian ini adalah library research (kepustakaan) dengan pendekatan yuridis Normatif yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian tertentu yang di dapat dari dokumentasi/catatan peristiwa yang sudah berlalu untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dianalisis secara deduktif.
Penulis berkesimpulan bahwa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Praktik Penetapan Harga yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah suatu praktik yang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam karena dalam penjelasan Hadits Riwayat Abu Daud, Nabi menganjurkan umatnya untuk menghindari sistem penetapan harga (ta’sir). Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait Penetapan Harga Elpiji di wilayah Bandung dan Sumedang telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena Islam melarang menjual barang yang tidak diridhai salah satunya penetapan harga sebab dapat menimbulkan kemadharatan serta dapat merusak mekanisme pasar.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Islam, Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2014, Penetapan harga.