TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH PADA PEMBIAYAAN IJARAH AL-FAEDAH iB UNTUK BIAYA UMRAH (Studi Kasus di BPRS Kota Mojokerto Jl. Mojopahit NO. 382 Mojokerto)

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Murabahah dan Wakalah Pada Pembiayaan Ijarah Al-Feadah iB untuk Biaya Umrah (Studi Kasus di BPRS Kota Mojokerto Jl. Mojopahit NO. 382 Mojokerto)” adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana penerapan akad murabahah dan wakalah pada pembiayaan Ijarah Al-Faedah iB untuk biaya umrah di BPRS Kota Mojokerto. Serta bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad murabahah dan wakalah pada pembiayaan Ijarah Al-Faedah iB untuk biaya umrah di BPRS Kota Mojokerto.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai penerapan akad murabahah dan wakalah pada pembiayaan Ijarah Al-faedah iB untuk biaya umrah di BPRS Kota Mojokerto. Selanjutnya dianalisis dengan logika induktif yaitu menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik pada yang umum atau menjelaskan fakta yang terjadi di BPRS Kota Mojokerto kemudian dianalisis berdasarkan teori pada kompilasi hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini menghasilkan bahwa, penerapan akad murabahah dan wakalah pada pembiayaan Ijarah Al-Faedah iB di BPRS Kota Mojokerto dilakukan secara bersamaan ketika pelaksanaan akad kontrak. Objek akad yang digunakan pada pembiayaan Ijarah Al-Faedah iB berupa biaya umrah ke Makkah dan Madinah bukan berupa jasa. Isi akad kontrak dan pasal-pasal antara murabahah dan ijarah multijasa sama, letak perbedaannya hanya pada kegunaan pembiayaannya. Akad wakalah digunakan karena pihak BPRS Kota Mojokerto memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk mencari dan mengurus pembayaran umrah kepada penyedia jasa. Setelah pelaksanaan kuasa dilakukan, nasabah tidak perlu menyerahkan berkas-berkas maupun bukti pembayaran umrah kepada BPRS Kota Mojokerto. Bank hanya menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh nasabah tanpa adanya suatu jasa yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, sebagimana menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad murabahah dan wakalah pada pembiayaan Ijarah Al-Faedah iB untuk biaya umrah di BPRS Kota Mojokerto tidak sesuai dengan pasal 24 dan pasal 48 KHES. Serta tidak sesuai dengan pasal 603 dan pasal 604 ayat (1) dan (3) KHES.