Potret Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten XYZ Selama Lima Tahun Dari Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2015

Aktivitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah tercermin dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain akuntabilitas, pemerintah juga dituntut untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangannya. Maka dari itu, untuk melindungi para pengguna laporan keuangan dari kemungkinan manipulasi maka diperlukan audit atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Fungsi audit yaitu dalam rangka memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memotret laporan keuangan pemerintah kabupaten XYZ berdasarkan hasil pemeriksaan BPK selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Kabupaten XYZ selama lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mendapatkan opini WDP. Hal ini disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengungkapan laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP.

Kata kunci : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan.