LEGALITAS PRODUK TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF PP NO.51 TAHUN 2011 DAN POJK NO.31/POJK.5/2016

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar penerbitan sebuah produk, tetapi pada produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah tidak ada fatwa DSN-MUI yang mengaturnya sehingga legalitas secara syariah masih menjadi pertanyaan. Di dalam PP No.51 Tahun 2011 dan POJK No.31/POJK.5/2016 telah disebutkan bahwa kegiatan usaha Pegadaian dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah. Setiap kegiatan usaha Pegadaian yang dilakukan secara konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa syarat tertentu sehingga legalitasnya tidak lagi diragukan. Skripsi yang berjudul “Legalitas Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Perspektif PP No.51 Tahun 2011 dan POJK No.31/POJK.5/2016” merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam perspektif PP No.51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan POJK No.31/POJK.5/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi mengenai prosedur, syarat dan ketentuan Tabungan Emas Pegadaian Syariah yang selanjutnya dianalisis secara deduktif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam perspektif PP No.51 Tahun 2011 memiliki legalitas yang kuat baik dari segi lembaga penerbit sebagaimana Pasal 2 angka (1) maupun kegiatan usaha berdasarkan Pasal 2 angka (2). Sedangkan Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam perspektif POJK No.31/POJK.5/2016 memiliki legalitas yang kuat dari sisi lembaga penerbit sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (1) dan (5), dan dari sisi kegiatan usaha atas dasar Pasal 13 angka (1) dan (2). Tetapi memiliki legalitas yang lemah dari aspek syariah karena terjadi pelanggaran Pasal 13 angka (4) tepatnya poin (b) mengenai prinsip keadilan (‘adl), dan poin (b) karena masih mengandung unsur gharar dan zhulm.