Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Bisnis Pertamini (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Bisnis Pertamini (Studi Kasus di Kabupaten Jombang)” ini di latar belakangi oleh penjualan bahan bakar minyak yang semakin meningkat namun sulit di dapatkan untuk masyarakat yang tinggal di desa sehingga banyak yang beralih menjalankan usaha penjualan bahan bakar minyak menggunakan mesin pertamini yang lebih praktis dan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di daerah-daerah yang jauh dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek bisnis pertamini dan memahami tinjauan fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap bisnis pertamini di kabupaten Jombang. Pertamini merupakan label yang digunakan oleh para penjual bahan bakar minyak eceran, penjualannya tidak menggunakan botol namun menggunakan mesin pertamini yang sama dengan mesin yang ada di SPBU dengan ukuran yang lebih kecil, pertamini maupun penjual bensin eceran lainnya tidak memiliki izin usaha dari pemerintah untuk menjalankan usahanya.
Penelitian ini merupakan penelitian metode field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang meliputi wawancara, dokumentasi yang diperoleh dan observasi yang dilakukan di kabupaten Jombang, serta didukung oleh data sekunder yaitu berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan teknik analisa data ini menggunakan metode induktif yaitu dari yang bersifat khusus ditarik pada yang umum.
Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan praktek bisnis pertamini di kabupaten Jombang dilakukan dengan sistem pesanan untuk pembelian mesin pertamini, untuk jual beli bahan bakar minyak di pertamini harga yang dijual lebih mahal dari harga di SPBU. Tinjauan fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap bisnis pertamini di kabupaten jombang, belum memenuhi aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur semua kegiatan niaga harus ada izin usaha dari pemerintah dan Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 59 yang mewajibkan umat muslim untuk taat kepada pemerintah karena, pemilik pertamini tidak memiliki izin usaha dari pemerintah untuk menjalankan usahanya.

Kata Kunci: Pertamini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.