PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DELAPAN TAHUN TANPA AKSES INTERNET DALAM KASUS PIDANA REVENGE PORN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl)

Alwi Husen Maolana secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan video asusila mantan pacarnya, IAK, melalui akun palsu di Instagram sebagai bentuk balas dendam. Video tersebut direkam tanpa persetujuan korban dalam kondisi mabuk dan tidak sadar, dan disebarkan sejak Juni 2021 hingga Desember 2022. Ia juga mengancam korban agar menuruti keinginannya. Alwi ditangkap pada 20 Februari 2023, dan berdasarkan Putusan No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak akses internet selama 8 tahun meskipun pidana tambahan ini tidak tercantum dalam tuntutan jaksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif,menganalisis putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum. Analisis menunjukkan bahwa pidana pokok sesuai dengan hukum positif, namun pencabutan hak akses internet sebagai pidana tambahan menuai perdebatan,karena tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP maupun UU ITE. Hal ini berpotensi melanggar asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab Pasal 35 KUHP hanya mencantumkan jenis hak tertentu yang dapat dicabut. Oleh karena itu,hakim seharusnya tetap menjunjung prinsip legalitas dan kepastian hukum.