TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MODAL UMKM PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (Studi Kasus di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Modal UMKM Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)”

Salah satu program yang dilakukan PNPM Mandiri Pedesaan adalah SPP (Simpan Pinjam Perempuan) untuk modal UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Hadirnya Program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) ini yang dilakukan masyarakat untuk modal biaya usaha UMKM. Program ini dalam operasionalnya menggunakan akad mudharabah dan konsep bunga, secara operasional dalam praktik modal UMMK pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) telah mensyaratkan anggotanya untuk membayar jasa sebesar 15% yang dijadikan sebagai patokan dalam penyetoran modal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik akad mudharabah dan konsep bunga pada modal UMKM program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah field research atau penelitian lapangan. Penilitian ini bersifat dekskriptif analisis dan memakai pendekatan empiris yuridis. Adapun penelitian ini memakai teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modal UMKM dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan yang dalam hal ini UPK Kec. Glagah Kab. Lamongan sebagai shahibul maal yang memberikan modal kepada anggota (mudharib) yang selanjutnya program yang dikelola tidak berdasarkan prinsip syariah terletak pada modal yang disetorkan dapat berupa hutang, serta tidak diterapkannya pada pembagian keuntungan. Praktik modal telah sesuai dengan syarat dan rukun akad mudharabah, akan tetapi termasuk bunga jenis riba (qardh) karena memiminjam uang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh UPK kepada anggota. Jenis usaha yang diterapkan dalam mudharabah termasuk perniagaan atau usaha perdagangan yaitu UMKM serta kebanyakan tidak untuk usaha, melainkan hanya dengan cara memutar kembali dalam bentuk hutang dari setoran setiap bulan yang seharusnya sebagai modal usaha produktif.