Perjanjian Lisan Tukar Menukar Tanah Ditinjau Dari Prespektif Pasal 37 Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Abstrak
Untuk dilakukannya suatu pendaftaran hak atas tanah terkait dengan terjadinya suatu perbuatan hukum perjanjian lisan tukar menukar tanah maka para pihak harus membuat perjanjian tersebut secara tertulis agar terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Namun dalam hal ini perjanjian yang dibuat para pihak tidak sesuai dengan ketentuan syarat yang ada dalam Pasal 37 Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang telah terkumpul secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam setiap perjanjian tukar menukar tanah harus memenuhi syarat causa halal, yang mana dalam causa halal tersebut perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum. Apabila perjanjian tukar menukar tanah yang dibuat para pihak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum maka perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah sehingga hal tersebut menimbulkan perjanjian yang dibuat para pihak menjadi batal demi hukum karena perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat obyektif yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Kata kunci: perjanjian lisan tukar menukar, pendaftaran tanah.