Sinkronisasi Kebijakan Pengawasan Impor Garam Untuk Meningkatkan Produksi Komoditas Pergaraman Lokal

Pemerintah Indonesia telah sejak dahulu melakukan kegiatan impor garam.rnMeskipun Indonesia adalah negara maritim yang memiliki luas lautan lebih besarrndibandingkan dengan daratan, Indonesia belum mampu untuk memenuhirnkebutuhan garam nasional. Kebijakan mengenai impor garam diatur dalamrnPeraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 63 Tahun 2019 tentangrnKetentuan Impor Garam. Namun, Peraturan Menteri Perdagangan ini bertentanganrndengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018rn2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan KomoditasrnPergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan juga dirndalamnya tidak terdapat pasal tentang pengawasan impor garam. Pengawasanrnimpor garam justru diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan danrnPerikanan (Permen KP) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengendalian ImporrnKomoditas Pergaraman. Jika diperhatikan lebih mendalam, ketentuan pengawasanrndalam Pasal 11 ini belum dapat mencapai sebuah kefektivitasan. Tujuan penelitianrnini adalah untuk menganalisis kebijakan pengawasan impor garam untuk mencapairnkeefektivitasan dan merekomendasikan model pengawasan impor garam yang lebihrnmemiliki kepastian hukum.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapunrnpendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.rnHasil penelitian ini adalah tercapainya efektivitas dalam pengawasan yangrndilakukan oleh pemerintah terhadap impor garam di Indonesia supaya tidakrnmerugikan petani garam lokal. Pemerintah perlu untuk membuat kebijakan barurnmengenai pengawasan impor garam ini. Hal ini dikarenakan, kebijakan yang adarnsaat ini belum dapat dijadikan sebagai jaminan perlindungan hukum yang kuatrndalam pengawasan impor garam.rnKata kunci: Efektivitas – Pengawasan – Impor Garam – Kebijakan.