Dekriminalisasi Unsur Delik Pasal 609 Tentang Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dekriminalisasi terhadap unsur “dalam bentuk tanaman” dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menimbulkan permasalahan yuridis yang kompleks. Sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur ini menjadi bagian inti dalam pengaturan delik narkotika, namun sayangnya dalam Pasal 609 KUHP Nasional unsur ini ditiadakan sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum serta ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 3 (tiga) isu yang dikaji dalam penelitian ini yakni: ketidaktepatan dekriminalisasi unsur “dalam bentuk tanaman”, pertimbangan yang mendasari dekriminalisasi Pasal 609 KUHP Nasional, dan implikasi yuridis yang timbul dari dekriminalisasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif- kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dekriminalisasi unsur “dalam bentuk tanaman” tidak tepat karena menimbulkan ketidakjelasan norma dan berpotensi melemahkan pengendalian narkotika. Kedua, pertimbangannya didasarkan pada penyesuaian dengan perkembangan hukum internasional dan rekodifikasi KUHP. Ketiga, implikasi yuridisnya adalah pergeseran ruang lingkup kriminalisasi yang berpotensi menimbulkan kekosongan norma serta inkonsistensi dengan Undang-Undang Narkotika.