ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI ANCAMAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PASAL 17 UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DALAM PERSPEKTIF MAṢLAḤAH

ABSTRAK
Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Ancaman Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Dalam Perspektif Maṣlaḥah

BPJS adalah Badan Hukum publik yang dibentuk untuk merealisasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang bertujuan memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan BPJS di pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 mengamanahkan agar pemberi kerja selain penyelenggara Negara mendaftarkan dirinya beserta pekerjanya sebagai peserta BPJS, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan Penerimaan Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial juga wajib mendaftarkan dirinya berikut anggota keluarganya sebagai peserta BPJS. Jika mereka tidak mematuhi sebagaimana kebijakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif, berupa: teguran tertulis, denda, tidak mendapat layanan publik tertentu. Hal ini sama saja rakyat dipaksa ikut BPJS dengan ancaman sanksi administratif, sedangkan dalam Islam setiap transaksi mu’āmalah harus terhindar dari ikrāh (paksaan) supaya tidak menghilangkan aspek ridā. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan dalam pasal 17 UU No. 24 tahun 2011 mengenai ancaman pengenaan saksi administratif, serta analisis perspektif maṣlaḥah terhadap kebijakan tersebut.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis peraturan dan memakai pendekatan yuridis-normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yakni dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan mengenai ancaman pengenaan saksi administratif dalam pasal 17 telah sesuai dengan Hukum Islam dalam perspektif maṣlaḥah, yaitu mencerminkan maṣlaḥah al-hajiyyah. Karena upaya social control pemerintah melalui tindakan koersif (bersifat kekerasan) berupa sanksi administratif, tidak lain adalah agar membantu kearah perubahan sosial yang bertujuan menyelesaikan permasalahan agar terpenuhinya hak pekerja oleh pemberi kerja. Di samping itu juga mencerminkan maṣlaḥah ḍaruriyah (primer) sebab tujuan adanya sanksi tersebut agar pemberi kerja dan setiap orang menjadi peserta BPJS, karena BPJS mampu berperan sebagai pelindung masyarakat dari resiko finansial kesehatan. Pada tingkatan mikro menjadi penopang masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, pada aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-kulliyah al-khams).

Kata Kunci: KebijakanPemerintah, SanksiAdministratifBPJS, Maṣlaḥah