URGENSI PERATURAN DESA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMASUKAN APBDES DALAM PENGELOLAAN WISATA MANGROVE DI DESA KEBUNDADAP TIMUR KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan hak otonomi dalam rangka bisa mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. adapun produk hukum desa diantaranya peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Pada pelaksanaannya, pemerintahan desa kerap kali tidak maksimal dalam menggunakan otonomi desa, sehingga banyak desa yang tidak bisa membentuk produk hukum desa sendiri sebab kurangnya pembinaan dan kordinasi dari pemerintahan daerah yang diwakili oleh dinas DPMD. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan urgensinya peraturan desa dalam memberikan kepastian hukum terhadap Pemasukan APBDES Dalam Pengelolaan Wisata Mangrove yang berada di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode penelitian secara yuridis empiris, yaitu dengan melakukan observasi lapang, wawancara dan menganalisa dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi lapangan atau pendekatan sosiologis empiris berupa mengamati apa yang terjadi dilapangan, dan penerapan peraturan-peraturan dalam prakteknya di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pemerintah desa selaku pemimpin desa yang memiliki hak otonomi desa tidak maksimal dalam menggunakannya. Hal ini di buktikan bahwa Desa Kebundadap Timur yang memiliki potensi wisata dengan membangun wisata mangrove tidak memiliki peraturan desa yang mengatur tentang tata kelola wisata mangrove yang memuat pemasukan ke APBDES. Seharusnya pemerintah desa sebelum membangun wisata tersebut di bentuk terlebih dahulu peraturan desa sebagaimana amanah undang-undang desa. Jika tidak demikian, maka penjaminan kepastian hukum terhadap pemasukan APBDES dalam pengelolaan wisata mangrove tidak akan pernah terwujud sehingga menimbulkan spekulasi yang negative di waktu yang akan datang. Oleh karenanya, UU Desa tentang Tata Kelola Wisata Mangrove Desa Kebundadap Timur harus dibentuk sebagai wujud kepastian hukum.