IMPLEMENTASI JUAL BELI SENJATA TAJAM DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 (Studi Kasus di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu sarana untuk mendapatkan barang, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dibutuhkan pada penjual, tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Jual beli dalam istilah fiqh disebut Al- Bai’ yang artinya adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli dalam Islam termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual beli yang kita lakukan telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudaratan didalamnya. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Transaksi jual beli senjata tajam yang ada di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan merupaka salah satu perkembangan muamalah, namun senjata tajam merupakan benda yang dilarang di Indonesia, oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih dalam. Jual beli senjata tajam tentunya sudah menjadi hal biasa yang terjadi di Madura sehingga penulis ingin mengungkap secara tuntas dengan rumusan masalah yaitu bagaimana praktek jual beli senjata tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan bagaimana Hukum Islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap jual beli senjata tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
Untuk mengetahui transaksi jual beli senjata tajam yang terjadi di Desa Martajesah maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan empiris normatif, bertujuan untuk memahami praktek jual beli senjata tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa praktek jual beli senjata tajam ada dua yaitu jual beli langsung dan pesanan, dari segi rukun dan syarat sudah sesuai ketentuan Hukum Islam, mengenai dasar hukumnya yaitu boleh, karena pedagang tidak ada sangkaan barang tersebut dibuat maksiat. Sedangkan menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak dijelaskan secara khusus tentang larangan jual beli senjata tajam, tapi jual beli tersebut tetap dilarang, karena dengan adanya jual beli tersebut, pembeli senjata tajam tadi sudah tergolong kedalam pelanggaran pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, karena telah telah menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam.

Kata kunci: jual beli/Al-Bai’, Senjata Tajam, hukum Islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.