Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata Terhadap Kenaikan Tarif Pada Sewa Kamar Kos Di Tengah Masa Sewa (Studi Kasus Desa Duduksampeyan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik)

ABSTRAK
Desa Duduksampeyan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik merupakan daerah yang banyak penduduknya dengan banyaknya perusahaan di Kabupaten Gresik dan daerahnya juga strategis. Sehingga penduduk disana memanfaatkan untuk bisnis sewa menyewa kamar kos, berlatar belakang kasus yang timbul dari transaksi sewa menyewa kamar kos oleh pemilik kos dan penyewa kos, dimana sistem praktik pembayaran tidak sesuai dengan pernyataan pada akad awal yang sudah disepakati yaitu, tentang kenaikan tarif di tengah masa sewa. Fokus permasalahan yang akan dibahas adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa kamar kos di Desa Duduksampeyan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik. 2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata terhadap pelaksanaan akad sewa kamar kos di Desa Duduksampeyan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dari praktik sewa menyewa kamar kos, kemudian ditinjau dari Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata terhadap kenaikan tarif di tengah masa sewa.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa kamar kos menggunakan akad ija>rah (sewa menyewa), serta menurut pendapat imam madzhab, dasar hukum, rukun-rukun akad ija>rah dan berdasarkan syarat sahnya ija>rah dalam fiqh muamalah sudah sesuai. Dalam hal ini penyewa kos tetap membayar dan meneruskan sewa kamar kos tersebut meskipun ada perilaku bathil dari pemilik kos karena menaikkan tarif di tengah masa sewa dan menurut KUH Perdata pasal 1320 sebenarnya menyalahi syarat sah yaitu syarat subjektif, yang harus dipenuhi oleh para pihak apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian dibatalkan. Apabila para pihak tidak ada yang keberatan, perjanjian tetap dianggap sah.
Kata kunci: Ija>rah, Fiqh Muamalah, Hukum Perdata.