TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UU NO. 41 TAHUN 2014 DALAM PRAKTIK JAGAL SAPI (Studi Kasus di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UU NO. 41 TAHUN 2014 DALAM PRAKTIK JAGAL SAPI (Studi Kasus di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Desa Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)”, dilatarbelakangi adanya penyembelihan sapi betina produktif di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Wonorejo dan sapi tersebut milik pejagal sendiri, sedangkan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan melarang setiap orang untuk menyembelih sapi betina produktif. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui praktik jagal sapi di RPH Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 41 Tahun 2014 serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi UU No. 41 Tahun 2014 dalam praktik jagal sapi di RPH Wonorejo tersebut
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, yang bersumber dari data primer yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di RPH Wonorejo dan didukung dengan data sekunder yang dapat diperkuat dengan literatur sebagai pendukung. Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yaitu mengkaji secara langsung permasalahan yang ada di lapangan dengan hukum yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola berfikir induktif.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa UU No. 41 Tahun 2014 itu sudah sesuai dengan hukum Islam karena dibuatnya UU tersebut itu dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat , yang itu juga dianjurkan dalam Islam sesuai kaidah ushul tentang pembentukan hukum syara&#8217;. Terkait praktik jagal sapi di RPH Wonorejo dengan pejagal menyembelih sapi betina produktif itu melanggar UU No. 41 Tahun 2014 meskipun sapi tersebut miliknya sendiri, karena menyembelihnya bukan dengan alasan yang dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat 5, sama juga berarti melangar hukum Islam. Apabila sapi betina produktif disembelih terus menerus maka hak pejagal akan menjadi ta&#8217;assuf karena menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar daripada kemaslahatan. Begitupun juga dengan pegawai RPH yang posisinya sebagai penyedia jasa, karena mereka tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, dan pejagal sudah membayar sebagai upah dari jasa pegawai RPH, maka menurut ulama Hanafiyah hukum ija<rah-nya adalah fasid atau rusak.

Kata Kunci: Penyembelihan, Hukum Islam, UU No. 41 Tahun 2014