IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP KUALITAS INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PILKADA TAHUN 2024 DI INDONESIA

Putusan MA no 23/P/HUM/2024 tersebut, MA memutuskan batasan usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam tahap pencalonan yang awalnya dihitung sejak pasangan calon ditetapkan menjadi sejak pelantikan pasangan calon dilaksanakan dengan usia minimal 30 tahun. Putusan MA no 23/P/HUM/2024 berdampak pada prosesi pemilihan Kepala daerah tahun 2024 (pilkada 2024) dan menimbulkan pertanyaan mendasar terkait integritas Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini adalah KPU dalam merencanakan peraturan yang adil ditinjau dari berbagai aspek sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum melaui cara studi kepustakaan. Selain itu analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hasil pembahasan bahwa demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Bentuk Tindak Lanjut atas Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu meliputi Perubahan PKPU oleh KPU RI dan Harmonisasi Peraturan Hukum Terkait. Integritas Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Menindaklanjuti Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah meliputi Penyelenggara Pemilu Taat Aturan dan Menjunjung Tinggi Profesionalitas Pemilu.