PENGUASAAN HAK ATAS TANAH HIBAH MILIK HATIJA DI DESA BANCARAN BANGKALAN-MADURA

ABSTRAKrnHarta hibah dapat diterima dan dimanfaatkan pada saat pemberi hibah masih hidup. Sebidang tanah hibah yang diberikan oleh Hatija kepada Yusuf dan Ach. Madi sudah dibagi secara merata dan adil. Serifikat tanah hibah masih atas nama Hatija selaku pemberi hibah dan belum dilakukan pembalikan nama terhadap tanah hibah tersebut. Pada saat Hatija sudah meninggal dunia, Yusuf menguasai tanah hibah keseluruhan tersebut dengan cara membangun bangunan di atas tanah hibah yang terdapat hak dari Ach. Madi. Penguasaan tanah dan dibangun diatasnya oleh Yusuf, tanpa sepengetahuan dan persetuajuan Ach. Madi selaku salah satu penerima hibah. Isu hukum yang terdapat dalam kasus ini berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah milik Hatija oleh Yusuf di Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dan kesesuian antara penguasaan hak atas tanah milik hatija oleh Yusuf dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Cross SectionalrnHasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Penguasaan hak atas tanah hibah di Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, karena tindakan yang dilakukan oleh salah satu penerima hibah yaitu Yusuf yang ingin mengusahai sepenuhnya hak atas tanah yang dihibahkan oleh Hatija (Orang Tuannya). Sebidang tanah yang sudah dibagi secara adil oleh Hatija selaku pemberi hibah kepada Yusuf dan Ach. Madi ingin dikuasai sepenuhnya oleh salah satu penerimah hibah. Penguasaan sepenuhnya terhadap tanah hibah oleh Yusuf dilakukan dengan cara mendirikan suatu bangunan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ach. Madi selaku penerima hibah juga. Kedua, Penguasaan hak atas tanah hibah oleh Yusuf di Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Karena melanggar ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 35 UUPA dan diatur lebih lanjut pada Pasal 38 ayat (3) PP Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang pada intinya mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain (HGB) harus memiliki akta dari pejabat yang berwenang dan atas permintaan pihak yang mendirikan bagunan dan persetujuan yang memiliki hak atas tanah.rnKata kunci : Penguasaan hak atas tanah, harta hibah.