Standar Pelayanan Publik Terhadap Prosedur Izin Impor Garam

Dominasi wilayah perairan dibandingkan daratan hingga mendapat sebutan sebagai negara maritim tidak membuat Indonesia menjadi negara yang berpotensi besar dalam menghasilkan bahan baku pembuatan garam. Sekiranya hanya 10% dari total kekayaan laut berhasil dikembangkan. Ketidakseimbangan antara kemampuan kapasitas dan teknologi produksi garam, serta adanya ketimpangan antara produksi dan konsumsi garam dalam skala nasional menjadi alasan utama mengapa para pemangku kebijakan memutuskan untuk membuka keran impor garam. Penelitian hukum ini menunjukkan bahwa problematika atas kenaikan impor garam tidak luput dari peranan pemerintah yang dipandang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, salah satunya ialah pelayanan pada sektor/bidang publik. Maka dari itu penelitian hukum ini memiliki rumusan masalah, di antaranya bagaimana standar pelayanan publik terhadap prosedur izin impor garam serta bagaimana model standar pelayanan publik yang tepat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan terhadap prosedur izin impor garam.rnMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan digabungkan dengan metode analisa deskriptif kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan secara khusus yang mengatur terkait standar pelayanan terhadap prosedur izin impor garam. Hal tersebut tidak sejalan dengan pedoman layanan informasi yang diberlakukan di lingkup kementerian perdagangan, yaitu tidak adanya standar pelayanan publik yang disusun dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, model standar pelayanan publik didesain dan disusun guna memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.