KEPASTIAN HUKUM DALAM DESENTRALISASI PERIZINAN BERUSAHA PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Perizinan berusaha merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi negara yang menjadi pintu masuk bagi kegiatan investasi. Permasalahan muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menarik sebagian besar kewenangan perizinan ke pemerintah pusat melalui sistem Online single submission (OSS). Hal ini menimbulkan pertanyaan utama, yaitu bagaimana perlindungan otonomi daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan bagimana mekanisme pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam OSS. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan pusat dan daerah agar kepastian hukum dan iklim investasi tetap terjamin tanpa mengabaikan asas otonomi daerah.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945. UU Penanaman Modal, UU Pemerintahan Daerah. UU Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana OSS. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara normatif dengan menafsirkan norma hukum yang relevan, kemudian dikaitkan dengan teori otonomi daerah, konsep desentralisasi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan otonomi daerah dalam perizinan berusaha masih lemah karena kewenangan substantif berada di tangan pusat, sedangkan daerah hanya berperan pada aspek teknis. Mekanisme OSS lebih menekankan sentralisasi sehingga melemahkan prinsip desentralisasi dan kemandirian daerah. Kasus Tambang Emas Pulau Sangihe menjadi contoh nyata konflik kewenangan sekaligus pelanggaran asas partisipasi, akuntabilas, dan kehati-hatian. Dengan demikian, penyelenggaraan OSS saat ini belum sepenuhnya melindungi otonomi daerah, sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi untuk menciptakan keseimbangan kewenangan, kepastian hukum, dan tata kelola perizinan yang lebih akuntabel.