URGENSI PENGATURAN LARANGAN EUTHANASIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Perdebatan mengenai euthanasia di Indonesia terus mengemuka seiring perkembangan ilmu kedokteran, etika medis, dan kesadaran akan hak asasi manusia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur larangan pembunuhan atas permintaan korban, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit mengatur larangan atau mekanisme pelaksanaan euthanasia. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan disharmoni antara hukum pidana dan hukum kesehatan, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis yang menghadapi permintaan pasien untuk mengakhiri hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis ketiadaan pengaturan euthanasia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta mengkaji urgensi pengaturannya dari perspektif hukum kesehatan, etika medis, dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa larangan euthanasia penting untuk diatur di dalam Hukum Kesehatan dengan pertimbangan ketiadaan pengaturan euthanasia dalam UU Kesehatan disebabkan oleh asumsi bahwa larangan tersebut telah diakomodasi dalam KUHP. Namun, pengaturan dalam KUHP belum mampu menjawab kompleksitas praktik medis dan dilema etik yang dihadapi tenaga kesehatan. Urgensi pengaturan secara khusus dalam UU Kesehatan didasarkan pada perlunya kepastian hukum, perlindungan tenaga medis, perlindungan hak pasien, dan keselarasan antara prinsip-prinsip etika medis (autonomy, beneficence, non-maleficence, justice) dengan nilai-nilai Pancasila serta teori hukum kesehatan seperti duties theory, rights theory, virtue theory, dan justice theory.