PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PETANI DAN PELAKU USAHA TEMBAKAU DI DESA LAMONGREJO KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Perjanjian kerja sama antara PT. S.A. dan petani tembakau di Kabupaten Lamongan terjadi karena petani kesulitan memasarkan hasil panen, sedangkan perusahaan membutuhkan pasokan tembakau. Kerja sama ini menimbulkan masalah karena adanya multi akad selain akad kerjasama sehingga perlu dikaji pemenuhan rukun dan syarat serta ada atau tidak adanya unsur larangan dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerja sama antara PT. S.A. dan Petani Mitra tidak dapat dikualifikasikan sebagai praktik kerjasama dalam Hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad kerjasama. Hal ini disebabkan tidak adanya kesetaraan modal serta adanya unsur gharar dalam shighat, karena akad dinyatakan sebagai kerja sama tetapi disertai ba’i saprodi dan ba’i istishna’ menjelang panen sehingga pembagian hasil tidak jelas. Akibat Hukum adanya multi akad menimbulkan unsur larangan ba’iatin fi bai’ah, tadlis, dan dzalim, serta pernyataan perusahaan bahwa perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Agar sesuai Hukum Islam, syarat jual beli paket saprodi sebaiknya diganti dengan penyertaan modal dari perusahaan, sementara akad ba’i istishna’ dihapus agar rukun dan syarat kerja sama terpenuhi. Unsur larangan juga dapat dihindari apabila akad didasarkan pada ba’i saprodi dengan bonus bimbingan teknis hingga panen dan ba’i istishna’ perlu diperjanjikan dengan ketentuan yang jelas mengenai harga dan spesifikasinya.