Upaya Terintegrasi Bea Cukai dan Kepolisian berkaitan dengan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan merupakan persoalan krusial yang tidak hanya mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga berdampak pada ketertiban sosial dan ekonomi masyarakat. Rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai, menggunakan pita palsu, atau bekas, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Meski upaya penindakan terus dilakukan, fenomena ini meningkat. Sepanjang 2023 hingga September 2024, Bea Cukai Madura menyita lebih dari 35 juta batang rokok ilegal, dan dari 1–21 Januari 2025, lebih dari 5 juta batang kembali diamankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Bea Cukai Madura dan Polres Pamekasan, serta observasi di lapangan. Kajian juga didukung oleh literatur hukum dan dokumen resmi. Kabupaten Pamekasan dipilih karena menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi rokok ilegal di Madura, yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya terintegrasi antara Bea Cukai dan Kepolisian di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan melalui tiga aspek, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Dalam aspek pencegahan, Bea Cukai aktif melakukan sosialisasi melalui kampanye “Gempur Rokok Ilegal” serta edukasi mengenai pita cukai, sedangkan Polres Pamekasan cenderung masih bersifat reaktif tanpa strategi khusus. Pada aspek pengawasan, Bea Cukai menjalankan monitoring dan patroli terhadap pengusaha rokok, sementara Polres belum memiliki pola pengawasan yang sistematis, sehingga celah distribusi rokok ilegal masih terjadi. Pada aspek penindakan, kedua instansi telah melakukan operasi penyitaan dan pemusnahan barang bukti, namun belum terdapat forum koordinasi permanen sehingga operasi bersama belum berjalan optimal